Pemerintah Indonesia meminta agar rencana anggota parlemen Belanda Geert Wilders, dari partai Kebebasan untuk memutar film "Fitna" dibatalkan. Film tersebut dikabarkan berisi hujatan terhadap agama Islam dan kitab suci Al-Quran.
"Meskipun film tersebut belum diputar, tapi apabila yang bersangkutan (Wilders) itu mengetahui bahwa pemutaran film yang dapat melukai perasaan masyarakat muslim, selayaknya yang bersangkutan tidak bersikeras untuk menayangkan film tersebut, " ujar Juru Bicara Departemen Luar negeri Kristiarto Soerjo Legowo dalam media briefing, di Kantor Deplu, Jakarta, Jum'at(14/3).
Sebab, menurutnya, kalau nantinya film tersebut benar berisikan tentang hujatan kepada agama Islam, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dan protes dari umat Islam diseluruh dunia.
"Sebenarnya pemeritah Belanda sendiri sudah mengimbau dan mendesak untuk tidak menanyangkan film tersebut. Dan itu sudah disampaikan oleh Menteri Luar negeri Belanda ketika bertemu dengan Menlu RI di sela-sela sidang Dewan HAM PBB, di Jenewa beberapa waktu lalu, " paparnya.
Kristiarto menyatakan, kalau anggota parlemen itu tetap memutarnya berarti sama saja dia menghambat proses interfid dialog untuk memajukan hubungan antara pemeluk agama, yang selama ini dirintis dan didorong secara aktif oleh Indonesia dalam tangka menciptakan perdamaian dunia.
"Kalau ini dilakukan lagi akan menimbulkan hambatan baru, bagi upaya-upaya yang dirintis Indonesia dan beberapa negara lainnya, tentunya kita tidak ingin itu terjadi, " tandasnya.
Sebelumnya, Tokoh Lintas Agama Indonesia menyampaikan prihatin dengan rencana anggota parlemen Belanda Geert Wilders. Karena itu, mereka meminta pemerintah dan kerajaan Belanda untuk dapat bertindak secara optimal dalam mencegah penyiaran ini.(novel)
